Webinar The Series adalah sebuah acara seminar online yang diadakan oleh Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Kalijaga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Webinar The Series babak pertama akan diadakan dalam tiga bentuk Seri Diskusi, sebagai pendahuluan pada Seri 01 Prodi MKS FEBI mengangkat tema “Membaca Ketahanan Keuangan Negara Menghadapi Covid-19” dalam rangka merespon kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang telah mengeluarkan stimulus bantuan sebesar 405 Triliun Rupiah disusul dengan penerbitan Global Bond yang nilainya cukup fantastis dan terbesar sepanjang sejarah Indonesia dalam mengeluarkan surat utang. Secara spesifik, acara ini diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Webinar yang telah dilanggan untuk menghidupkan atmosfir akademik khususnya diskusi ilmiah di tengah-tengah Pandemi Covid-19. Webinar Seri 01 dilaksanakan Rabu, 8 April 2020 selama satu jam (10.00-11.00 WIB) sekaligus dengan sesi interaktif Tanya-Jawab antara peserta dan narasumber.

Acara ini dibuka oleh Bapak Dekan FEBI dan menyampaikan bahwa walaupun kita sedang berada di masa-massa yang sulit dan memprihatinkan kita harus tetap menghidupkan semangat belajar dengan menggunakan berbagai media apa saja salah satunya seperti Zoom Webinar yang akan kita kembangkan mulai hari ini. Beliau mengapresiasi kinerja para tim yang telah mengemas Webinar The Series dengan baik sebagai media untuk saling bertukar informasi dan menigkatkan literasi bagi para mahasiswa. Acara Webinar Seri 01 ini dipandu oleh Bapak Abdul Qoyum sebagai moderator dalam acara Webinar Seri 1 ini. Beliau adalah salah satu dosen Prodi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Kalijaga yang ahli dan konsen terhadap keuangan syariah. Sementara, Narasumber pada acara Webinar Seri 01 ini adalah Bapak Bhima Yudistira yang merupakan salah satu Ekonom dari Intitute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Pokok pokok pembahasan mengenai Webinar Seri 01 ini yaitu bahwa kita semua mengetahui bahwa wabah Covid-19 telah menyebar hampir di seluruh dunia. Penyebaran Covid-19 ini mengakibatkan terjadinya dua krisis di dunia yaitu krisis di Bidang Kesehatan dan di Bidang Ekonomi. Di bidang kesehatan, Indonesia hanya mampu melakukan tingkat rapid test sebesar 36 tes per 1 juta orang. Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan penyebaran Covid-19 terendah ke-4. Di bidang ekonomi, krisis ekonomi dimulai pada bulan Desember 2019 yaitu terjadinya perang dagang. Pada bulan ini, harga minyak turun menjadi lebih rendah dari harga air mineral. Bulan Januari 2020, pemerintah mengeluarkan APBN Perubahan yang didesain melalui Peraturan Perundang-undangan (PerPu) No. 1 Tahun 2020. Setelah mengesahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasionam (APBN) ini, pemerintah Indonesia optimis mampu menghadapi perang dagang yang terjadi. Apabila APBN tidak dirubah maka yang terjadi rasio pajak menurun yang sebelumnya 9% menjadi 7% setelah adanya Covid-19.

Selain perang dagang, terjadinya resesi ekonomi global merupakan salah satu dampak yang diakibatkan Covid-19. Namun, sebenarnya tanpa adanya Covid-19 resesi ekonomi global tetap akan terjadi karena International Monetary Funds (IMF) sudah memprediksi negatif bahwa nilai tukar akan melemah dan penutupan sejumlah pabrik. Setelah Covid-19 mewabah di wilayah Indonesia, pemerintah melakukan pelebaran defisit anggaran dari 3% menjadi 5,7% dan juga melakukan penambahan utang menjadi Rp1.000 Triliun di mana jumlah ini 3 kali lipat utang pada tahun lalu. Hal yang perlu direvisi terkait pelebaran defisit anggaran ini adalah utang dijadikan pembiayaan utama.

Lalu, bagaimana cara mendapatkan uang Rp1.000 Triliun tanpa berhutang? Dalam hal ini, Kementerian Keuangan akan menggunakan dana abadi pendidikan yang selama ini dikelola oleh LPDP yang jumlahnya saat ini mencapai sebesar Rp60 Triliun. Selain itu juga akan menggunakan dana anggaran yang telah disimpan pemerintah atau pemerintah dapat memotong anggaran-anggaran belanja negara. Pertama, anggaran belanja negara dipotong 20% dengan membuat skala prioritas dari kebutuhan yang paling mendesak. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila dipotong maka dana yang akan diperoleh sekitar Rp331 triliun dan bisa juga dari pemotongan APBD di masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah juga bisa menawarkan proposal untuk menggunakan dana pembangunan infrastruktur seperti pemindahan ibu kota baru dan juga dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dialihkan dengan memindahkan dana keistimewaan tersebut untuk membantu masyarakat yang langsung ditangani oleh pemerintah daerah DIY.

Ada baeberapa proposal yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Pertama proposal terkait dengan pemangkasan proyek mercusuar. Kedua, proposal terkait pemindahan ibu kota baru. Proposal ini sebenarnya belum ada di dalam APBN 2020 tetapi sudah ada anggaran desain dan planning atau terkait pemindahan ibu kota baru ini sebesar Rp5 Miliyar. Ketiga, proposal terkait THR dan gaji untuk menteri dan pejabat mungkin perlu dikaji kembali atau bakhan dipotong, namun jangan memotong gaji dari PNS untuk golongan I, II, dan III karena mereka memerlukan itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari solusi tersebut, Indonesia dapat mencari dana sebesar Rp1.000 Triliun tanpa berhutang. Pembiayaan utang jatuh kepada kreditur asing seperti IMF yang dapat menimbulkan implikasi seperti Yunani dan Argentina yang struktur ekonominya tidak jadi lebih baik setelah ditolong oleh IMF. Sampai saat ini, belum ada cerita mengenai negara yang ditolong IMF itu happy ending.

Ada beberapa isu terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia yaitu yang pertama terkait dengan PerPu No. 1 Tahun 2020 bahwa pemerintah dapat menggunakan dana Badan Layanan Umun (BLU), yang mana dana BLU dapat digunakan oleh negara tanpa ijin. Dana BLU dialihkan untuk penanganan Covid-19, pemerintah mengambil dana belanja lain untuk membantu mahasiswa. Kedua, terkait dengan fungsi Bank Indonesia untuk menerbitkan surat utang dalam bentuk SBN dan membeli kembali SBN. Ketiga, terkait dengan Global Bond bahwa pemanfaatan anggaran yang tidak sesuai akan terjadi kebocoran dalam penganggaran Global Bond. Pemangkasan anggaran dalam PerPu menjelaskan bahwa memangkas 94% dari anggaran Kemenristekdisti akan tetapi anggaran Kemendikbud justru dinaikkan 96%. Padahal LIPI dan Kemenristekdisti sebenarnya saat ini dibutuhkan untuk menghasilkan riset atau penelititian penemuan vaksin dan penanganan lainnya yang terkait Covid-19.

Di luar dugaan, para peserta Webinar Seri 01 sangat antusias hal terbukti dari banyaknya pertanyaan yang masuk. Berikut ini akan diuraikan beberapa pertanyaan dari para partisipan dan tentunya jawaban dari narasumber yang berhasil kita rekam.

Pertanyaan: Negara mana yang bisa dijadikan contoh untuk bengkit setelah Covid-19?

• Negara yang patut di contoh misalnya Singapura, Malaysia, Jerman dan Arab Saudi yang memiliki stimulus yang baik di tengah pandemi Covid-19. Di Malaysia, pemerintah memberikan gratis internet bagi rakyat dengan anggaran Rp2,2 Triliun dan memberikan bantuan kepada rakyatnya berupa sembako maupun kebutuhan lainnya. Selain itu, ada juga Amerika yang memberikan stimulus berupa bantuan langsung tunai kepada warganya.

Pertanyaan: Lebih murah mana dana yang dikeluarkan untuk lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan sekarang?

• Sebenarnya lebih mahal lockdown karena pemerintah harus memenuhi kebutuhan ternak dan kebutuhan pokok rakyat tapi melihat keadaan saat ini bahwa pemerintah sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp405 Triliun namun juga belum memenuhi kebutuhan tersebut setelah diberlakukannya PSBB. Kalau dari awal sudah berani melakukan lockdown, menurut saya akan lebih murah karena dengan kebijakan PSBB yang telah berlaku sekarang ini belum efektif dan terkesan hanya membuang-buang uang tanpa memenuhi secara spesifik kebutuhan hidup rakyat.

Pertanyaan: Apa saja peran swasta dalam menghadapi Covid-19?

• Misalnya mahasiswa, mahasiswa sebaiknya harus menjaga solidaritas antar sesama, guyub, dan rukun dengan orang lain misal dengan tetangga di sekitar rumah maupun di sekitar kos, membentuk dapur umum sebagai salah satu sarana menjaga nilai kekeluargaan di daerah. Selain itu, swasta diharapkan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Pertanyaan: Sehari sebelum acara ini berlangsung, tepatnya Selasa 7 April 2020 Pemerintah RI telah menerbitkan 3 seri Global Bond dengan total nilai USD 4.3 Milyar, dimana salah satu serinya bertenor 50 tahun dengan imbal hasil 4.5%. Bagaimana dampak Global Bond dalam mengatasi Covid-19 di Indonesia?

• Global Bond adalah obligasi internasional atau Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing. Sekarang saja, utang negara yang ditanggung setiap orang per kapita sudah mencapai 19 juta/jiwa, apalagi jika ditambah Global Bond yang tenor waktunya sampai 50 tahun. Situasi ini akan berdampak pada beban pembayaran bunga yang cukup besar yang akan mendorong pemerintah memotong anggaran belanja bahkan dana BLU. Dampak terakhir yang mungkin terjadi yaitu pemerintah akan mengalami risiko gagal bayar di mana kondisi ini akan berpengaruh pada kepercayaan kreditor.

Pertanyaan: Mungkinkah dana abadi pendidikan digunakan kegiatan untuk pendidikan yang lain? Misal, beasiswa maupun yang lain?

• Dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP jangan dipotong karena mungkin bisa digunakan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pertanyaan: Terkait Asumsi makro, Menurut perkiraan INDEF berapa pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi dengan adanya Pandemi Covid-19?

• Secara Moderat, tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak laju pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar mampu menembus Rp18.000- Rp19.000. Untuk tingkat pengangguran, jika pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%, maka diasumsikan setiap 1% pertumbuhan ekonomi 1% itu setara dengan menyerap tenaga kerja 500 ribu. Jadi bisa dibayangkan jika pertumbuhan ekonomi di 2020 mencapai titik minus maka linier secara statistik ada 2,5 juta tingkat pengangguran baru. Inflasi tidak akan melebihi angka 5%, inflasi di Maret 0,1% karena daya beli masyarakat rendah sehingga tidak mungkin pedagang menaikan harga barang dan kebutuhan di pasar.

Pertanyaan: Apa saja bentuk social safety net yang dilakukan pemerintah?

• Salah satunya, saat ini pemerintah meluncurkan Kartu Pra Kerja dengan proporsi per orang sebesar Rp3.000.000 untuk pelatihan dan keterampilan. Namun untuk masyarakat yang masih menganggur apakah akan diberi pelatihan sedangkan mereka masih kelaparan? Akan lebih baik dan berguna jika besaran Rp3.000.000 yang seharusnya digunakan untuk pelatihan itu ditransfer by name by address sehingga bagi yang masih mengaggur bisa makan walaupun belum mendapat pekerjaan karena melihat kondisi saat ini, mereka lebih membutuhkan kebutuhan pangan daripada pekerjaan.

Pertanyaan: Pertanyaan Pamungkas sesuai dengan tema kita pada Webinar Seri 01, Apakah Keuangan Negara bisa bertahan melawan gempuran Pandemi Covid-19?

1. Dengan skema atau skenario yang dipelopori Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI, saya yakin ekonomi Indonesia akan mampu bertahan dengan catatan bertahan dengan biaya yang sangat mahal yaitu menanggung utang sampai 50 tahun ke depan.

Ditulis oleh (IB dan Tim)