FGD PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PERADILAN AGAMA PASCA-PUTUSAN MK NO. 93/X/PUU/2012 KERJASAMA JURUSAN MUAMALAT FSH DAN KESEKJENAN DPR RI

Yogyakarta, 12 Mei 2015, bertempat di Ruang pertemuan Lt 2 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Kesekjenan DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema: “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Peradilan Agama Pasca Putusan MK No. 93/X/PUU/2012”. Acara dilaksanakan dengan tidak terlalu formal dimulai pada pukul 10 pagi dan selesai pada jam 12.30. acara diawali dengan presentasi dua pemakalah yaitu Dr. Agus Triyanta dari Pascasarjana Hukum UII dan Dr. H. Hamim Ilyas, MA. Dari jurusan Muamalat FSH.(saif). Agus Triyanta mengawali penjelasannya dengan urgennya peradilan tunggal dalam menangani suatu perkara agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. disitulah letak pentingnya putusan MK yang meniadakan choice of forum meskipun keputusan ini agak aneh karena hanya menghapus penjelasan dari pasal 55 ayat (2) UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sementara induknya ayat (2)nya tidak dihapus, sehingga terkesan tidak selesai dan masih menyisakan masalah. Triyanta juga menjelaskan pentingnya PA dalam menyelesaikan perkara sengketa perbankan syariah. Menurutnya ada beberapa kasus ketika sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui peradilan umum ada beberapa hakim tidak paham istilah-istilah dalam ekonomi syariah misalnya istilah musyarakah mereka katakan sebagai musyawarah. Sebagai buktinya dia mencontohkan kasus murabahah di Bukittinggi dan kasus di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam kasus di Makassar ada yang menarik mengenai pertimbangan hakim agung dalam kasasinya ke Mahkamah Agung, yaitu bahwa melalui keputusan No. 2479 K/Pdt/2011 dinyatakan bahwa Putusan PN Makassar dan PT Makassar dibatalkan. Adapun argumen yang diberikan dalam putusan kasasi adalah bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam menerapkan dasar pertimbangan hukum, dan tidak memahami konsep dasar produk Mudharabah. Setelah itu Triyanta menjelaskan tentang kasus-kasus sengketa perbankan syariah yang ada di Malaysia dan Inggris yang sangat menarik sebagai perbandingan hukum. pemakalah kedua yaitu Dr. H. Hamim Ilyas, dalam penjelasannya dia menyampaikan tentang image umum terutama orang yang tidak pernah tahu PA dan Fakultas Syari’ah bahwa hakim-hakim PA hanya tahu tentang hukum-hukum perkawinan, perceraian, waris, infaq dan sodaqoh tidak lebih. Image ini kemudian membentuk mental hakim PA menjadi bermental muballigh bukan hakim. Berikutnya hukum materiil atau sumber hukum PA masih banyak yang berupa fikih belum menjadi undang-undang contohnya dalam hal waris, hakim PA masih belum beranjak dari 2 banding 1 di samping sumber hukum hakim PA secara hukum belum memiliki kekuatan hukum yang kokoh dan kuat. Dalam hal sengketa perbankan syariah Ilyas berpendapat bahwa pasca putusan MK itu menjadi wewenang absolut PA untuk mengadilinya dan menurutnya hakim-hakim PA sudah mulai berbenah dan menyiapkan diri cukup lama terbukti beberapa hakim ada yang kuliah S2 lagi untuk mendalami ekonomi syariah baik di UIN maupun di UII. Setelah presentasi dua pemakalah ibu Sulasi Rongiyati selaku peneliti fungsional dari kesekjenan DPR RI yang memiliki tugas menyiapkan mulai dari naskaha akademik, RUU hingga ke proses disyahkannya suatu produk perundang-undangan memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan kepada khususnya dua pemakalah dan kepada peserta yang lain. Selanjutnya dua pemakalah meresponnya, selanjutnya beberapa peserta juga memberikan respon di antaranya adalah ibu Lusiana Kurniati, Kurniati meminta kebijakan itu disamakan, menurutnya OJK memiliki peranan penting dalam ikut serta mendudukkan perkara sengketa di perbankan syariah. Berikutnya Moch. Sodik menduga bahwa putusan MK yang tidak menghapus ayat (2) pasal 55 itu dalam rangka memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara sengketa perbankan syariah tidak hanya melalui litigasi tetapi juga non litigasi misalnya mediasi, Basyarnas dan musyawarah. Saifuddin juga sependapat dengan Moch. Sodik bahwa arah perkembangan hukum ke depan adalah pendekatan restorative justice yang tidak selalu sengketa maupun perkara pidana sekalipun harus diselesaikan di pengadilan. Saifuddin menambahkan bahwa kendala yang dihadapi PA dalam menangani sengketa perbankan syariah adalah hukum materi yang masih berupa fikih dan di sana sini masih banyak kesalahan. Hukum materiil yang dimaksud adalah KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), belum lagi Hukum Acara Ekonomi Syariah yang belum ada,selama ini PA masih menggunakan hukum acara perdata sebagaimana di PN. oleh sebab itu, DPR RI bersama PT dan PA sebaiknya mengambil inisiatif untuk merancang ini. Abdul Mughits merupakan peserta terakhir yang memberikan pendapatnya dan juga menjelaskan tentang kurikulum di Jurusan Muamalat yang sudah mengantisipasi dan memeprsiapkan mahasiswa dan alumni jurusan Muamalat untuk dapat menjadi hakim PA yang akan mengadili sengketa perbankan syariah. (saif)