Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Mengundang Mentri Hukum dan HAM Untuk Mengisi Seminar Nasional dengan Tema Memperkuat Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laony mengatakan, peranan Masyarakat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat penting, sebagai upaya pencegahan sejak dini. Karenanya pihaknya akan terus menggiatkan sosialisasi budaya anti korupsi dalam masyarakat. Hal tersebut disampaikan Yasonna Hamonangan Laony saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional bertema “Memperkuat Peranan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” bertempat di Gedung Multipurpose, kampus UIN Sunan Kalijaga, Sabtu, 22 November 2014. Selain Menteri Hukum dan HAM, dalam forum yang digagas Fakultas Syariah dan Hukum ini, hadir pula sebagai nara sumber antara lain : Dr. Budiyono, SH., MH., Jaksa Senior Kasus BLBI, menyampaikan makalah “Memperkuat Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Dr. H. Wawan Gunawan, Lc. M. Ag., Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang juga sebagai pengurun PP. Muhammadiyah, memaparkan makalahnya “ Memperkuat Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Dr. Makhrus, SH., M.Hum., Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang juga Pengurus MUI Wilayah DIY), menyampaikan makalahnya “Peran MUI dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi di Indonesia”. Bertindak sebagai moderator, Ach. Tahir, SHI., SH., LL.M., MA., (Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). Seminar digagas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang dibuka Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. H. Musa Asy’arie ini diikuti ratusan mahasiswa Ilmu Hukum baik dari UIN Sunan Kalijaga maupun kampus-kampus lain di wilayah Yogyakarta. Turut hadir Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, MA., Ph.D. Menurut Yasonna Hamonangan Laony, yang akrab disapa Laony, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Selain peningkatan kualitas dan kapabilitas aparat penegak hukum. Upaya pencegahan korupsi sejak dini perlu terus digiatkan. Sosialisasi budaya anti korupsi perlu terus dilakukan, selain mengawal sebaik-baiknya sejumlah penanganan kasus hukum tindak pidana korupsi sesuai koridor hukum yang ada, kata Laony. Laony juga berjanji, kementeriannya akan terus melakukan pembenahan. Sementara pihaknya memandang kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi juga memiliki peranan strategis dalam upaya pencegahan korupsi melalui satuan tugas anti korupsi. Oleh karena itu pihaknya sangat berharap agar kampus juga ikut andil dalam meminimalisir kasus korupsi di Indonesia. Pihaknya juga perpesan kepada seluruh mahasiswa Ilmu Hukum di seluruh Indonesia, lebih lebih Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang menyandang predikat mahasiswa dari kampus Islami, untuk sedini mungkin menguatkan karakter masing-masing. Sebagai aset bangsa di masa depan, mahasiswa Ilmu Hukum memikul tanggungjawab besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa-masa yang akan datang. Oleh karenanya sejak dari mahasiswa, hendaknya sudah menyiapkan diri untuk memiliki karakter dan mental kuat, agar nantinya setelah lulus dan memiliki tanggungjawab dalam penegakan hukum, bisa melakukan tugas sebaik-baiknya dan seadil adilnya tanpa tergiur apapun juga, demikian pesan Leony. Budiono menambahkan, dalam upaya terus meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi, pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat seluas-luasnya perlu terus dilakukan, dengan memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik itu materinya tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, undang-undang tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengadilan tindak pidana korupsi. Sementara warga masyarakat ataupun masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat maupun gerakan anti korupsi harus peka dan mempunyai keberanian yang didasari dengan kejujuran, moralitas dan integritas yang tinggi agar tidak terjadi tindak pidana korupsi serta memberikan dukungan yang kuat terhadap para aparat penegak hukum agar dalam melakukan penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi betul-betul melihat segi-segi keadilan masyarakat, kemanfaatan bagi masyarakat, disamping harus tetap menjaga kepastian hukum, demikian harap Budiono. (Weni Hidayati-Humas UIN Sunan Kalijaga).